8 April 2025

Ekspor merupakan salah satu aktivitas penting dalam perdagangan internasional yang memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Namun, proses ekspor tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada berbagai tahapan yang harus dipenuhi, mulai dari persiapan dokumen, perizinan, hingga kepatuhan terhadap regulasi terbaru yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya perubahan kebijakan serta perkembangan dalam sistem perdagangan global, pelaku usaha perlu memahami dengan baik prosedur ekspor agar dapat menjalankan bisnis dengan lancar. Artikel ini akan membahas secara detail tentang tahapan ekspor, dokumen yang dibutuhkan, perizinan yang harus diurus, serta peraturan terbaru yang memengaruhi proses ekspor di Indonesia. Tahapan Prosedur Ekspor yang Harus Dilalui Agar proses ekspor berjalan lancar, ada beberapa tahapan yang perlu di perhatikan oleh eksportir. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam prosedur ekspor: 1. Persiapan Produk dan Standarisasi Sebelum memulai ekspor, pastikan produk memenuhi standar dan regulasi negara tujuan. Standarisasi ini mencakup sertifikasi kualitas, keamanan, dan kelayakan produk. Beberapa produk memerlukan sertifikat khusus, seperti ISO, HACCP, atau Sertifikat Halal. Pastikan juga kemasan dan pelabelan sesuai dengan persyaratan internasional agar di terima dengan baik di pasar global. 2. Penentuan Harga dan Negosiasi dengan Pembeli Menentukan harga ekspor harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti biaya produksi, pajak, tarif bea masuk di negara tujuan, serta biaya pengiriman. Setelah itu, lakukan negosiasi dengan pembeli mengenai harga, kuantitas, metode pembayaran, serta syarat pengiriman (Incoterms). Pilih metode pembayaran yang aman, seperti Letter of Credit (L/C) atau pembayaran bertahap untuk mengurangi risiko transaksi. 3. Pembuatan Kontrak Dagang Kontrak dagang adalah dokumen yang mengikat kedua belah pihak dan memastikan kesepakatan berjalan sesuai rencana. Pastikan kontrak mencantumkan harga, metode pembayaran, spesifikasi barang, syarat pengiriman, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak yang jelas akan membantu mencegah kesalahpahaman dan melindungi hak eksportir maupun importir. 4. Pengurusan Dokumen Ekspor Setelah kontrak di sepakati, eksportir harus menyiapkan dokumen ekspor yang di perlukan, antara lain: Commercial Invoice (faktur perdagangan) sebagai bukti transaksi. Packing List untuk memberikan detail isi dan pengemasan barang. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) sebagai bukti pengiriman barang. Certificate of Origin (COO) untuk membuktikan asal barang. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk mendapatkan izin dari Bea Cukai. 5. Proses Pengiriman dan Bea Cukai Setelah dokumen lengkap, barang dikirim ke pelabuhan atau bandara untuk proses ekspor. Eksportir harus mengurus bea cukai dan memastikan barang sudah memenuhi ketentuan pajak dan regulasi ekspor. Jika semua persyaratan terpenuhi, Bea Cukai akan memberikan Persetujuan Ekspor, dan barang dapat dikirim ke negara tujuan. 6. Pengiriman dan Monitoring Barang Saat barang dalam perjalanan, penting untuk melakukan tracking dan memastikan pengiriman berjalan sesuai rencana. Jika menggunakan jasa ekspedisi, pastikan mereka menyediakan layanan pemantauan real-time. Berikan pembeli informasi tentang estimasi waktu tiba dan sertakan dokumen pendukung untuk kelancaran proses impor di negara tujuan. 7. Penyelesaian Transaksi dan Evaluasi Setelah barang tiba dan diterima oleh pembeli, pastikan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam kontrak dagang. Simpan semua dokumen ekspor sebagai bukti transaksi dan lakukan evaluasi terhadap proses ekspor untuk meningkatkan efisiensi pada pengiriman berikutnya. 📌 Baca juga : Kuasai Nikel Dunia: Indonesia Kunci Masa Depan Industri Baterai 📌 Baca juga : Kebijakan Tarif Impor 25% AS Terhadap Logistik Aluminium & Baja Dokumen yang Dibutuhkan dalam Ekspor Dokumen aspek penting dalam proses ekspor. Berikut beberapa dokumen utama yang wajib di siapkan oleh eksportir: 1. Faktur Perdagangan (Commercial Invoice) Faktur perdagangan merupakan dokumen utama yang mencatat transaksi antara eksportir dan importir. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama dan alamat kedua belah pihak, deskripsi barang, harga per unit, jumlah total, serta syarat pembayaran yang telah disepakati. Faktur ini juga menjadi dasar bagi bea cukai di negara tujuan dalam menentukan tarif bea masuk. 2. Packing List Berbeda dengan faktur perdagangan yang fokus pada nilai transaksi, packing list lebih menitikberatkan pada rincian fisik barang yang dikirim. Dokumen ini mencantumkan jumlah unit, berat bersih dan kotor, dimensi, serta jenis kemasan yang digunakan. Packing list membantu petugas bea cukai dalam melakukan inspeksi dan memastikan kesesuaian barang yang dikirim dengan dokumen lainnya. 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) Dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dan berada dalam pengawasan perusahaan transportasi. Jika pengiriman dilakukan melalui jalur laut, eksportir membutuhkan Bill of Lading (B/L) yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran. Sementara itu, untuk pengiriman melalui udara, eksportir akan menerima Airway Bill (AWB) dari maskapai penerbangan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar bagi importir untuk mengklaim barang saat tiba di negara tujuan. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin/COO) Beberapa negara menerapkan peraturan tarif bea masuk yang lebih rendah atau bahkan bebas bea untuk produk tertentu yang berasal dari negara mitra dagang. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, eksportir perlu menyertakan Surat Keterangan Asal (COO) yang membuktikan bahwa barang yang di kirim benar-benar di produksi di negara asal. Dokumen ini biasanya di terbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atau otoritas terkait. 5. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Sebelum barang dikirim, eksportir wajib mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen ini merupakan syarat utama agar barang bisa meninggalkan pelabuhan atau bandara. PEB harus diajukan melalui sistem elektronik dan mencakup data mengenai barang, tujuan ekspor, serta dokumen pendukung lainnya. 📌 Baca juga : Integrasi Logistik Pelindo Tekan Biaya & Tingkatkan Efisiensi 📌 Baca juga : Ekspansi Chateraise di Bekasi: Tantangan dan Strategi Logistik  Perizinan yang Harus Dipenuhi dalam Ekspor Selain dokumen ekspor, eksportir juga harus memastikan bahwa mereka memiliki izin yang di perlukan untuk melakukan ekspor. Berikut adalah beberapa izin yang harus diperoleh: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi yang wajib di miliki oleh setiap pelaku usaha untuk beroperasi, termasuk dalam kegiatan ekspor. Pelaku usaha dapat memperoleh NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB menggantikan beberapa perizinan dasar, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Akses Kepabeanan. Dengan NIB, eksportir dapat mengajukan izin lain yang diperlukan tanpa harus melewati proses administrasi yang rumit. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk memastikan legalitas usaha dalam bidang perdagangan, termasuk ekspor. Eksportir harus memiliki SIUP yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Tanpa SIUP, eksportir tidak dapat menjalankan transaksi dagang secara resmi dan dapat mengalami